Pembatasan BBM yang Berdampak pada Perekonomian

Nama : Nuraeni
NPM / Kelas : 16209182 / 2EA11
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA 2011


PENDAHULUAN

Pembatasan BBM bersubsidi telah diundur tiga kali pelaksanaannya, yaitu Oktober 2010, Januari 2011, dan terakhir Maret 2011 setelah rapat 14 jam antara pemerintah dan DPR. Dengan kuota subsidi hanya 38,6 juta kiloliter, dibutuhkan pembatasan konsumsi untuk tidak melebihi dana yang dialokasikan untuk subsidi di APBN 2011. Penghematan diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.
Mari kita kaji kesempurnaan apa saja yang dibutuhkan supaya kebijakan ini berhasil. Dari depo BBM untuk sampai ke konsumen maka akan melalui 5 (lima) tahap penting dan rawan penyelewengan. Tahap pertama, ada penjagaan ketat dan mekanisme kontrol di tiap truk pengangkut bensin, bahwa tidak ada premium yang dicuri di tengah jalan lalu dijual dan sisanya diencerkan dengan cairan lainnya. Tahap kedua, ketika BBM bersubsidi berada di pom bensin, jangan sampai ada pemilik pom bensin nakal yang melakukan pengenceran serupa dan mengambil untung secara tidak legal. Tahap ketiga, transaksi penjualan antara pom bensin dan konsumen, membutuhkan paling banyak perubahan interaksi dengan adanya rencana pembatasan. Tahap keempat, memastikan tidak ada penjualan dari penerima BBM bersubsidi kepada yang ditetapkan tidak boleh membeli. Dan tahap kelima, potensi penimbunan, bila tanggal pembatasan sudah diumumkan jauh-jauh hari, dapat dipastikan beberapa minggu sebelumnya akan terjadi kelangkaan premium besar-besaran.
Kebijakan pembatasan BBM yang membutuhkan sedemikian banyak kesempurnaan di kondisi Indonesia yang jauh dari sempurna akan sulit dijalankan secara efektif. Indonesia yang telah menjadi net-importir minyak dan keluar dari OPEC perlu belajar dari Norwegia yang menggunakan pendapatan minyaknya untuk memperkuat competitive-ness negara, serta memiliki kebijakan komprehensif jangka panjang. Pengurangan konsumsi BBM tidak dapat dilepaskan dari pengembangan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terpercaya. Tak sepatutnya subsidi pemerintah sedemikian besar terus dinikmati kalangan menengah atas yang memang vokal dan dapat menyuarakan ketidakpuasan, beda dengan petani dan nelayan miskin yang hanya bisa pasrah pada kebijakan yang merugikan. Pengembangan energi yang alternatif di Indonesia yang kaya sinar matahari, angin, panas bumi, dan ombak juga perlu menjadi prioritas riset dan program pemerintah.



A. Pembatasan BBM yang Berdampak pada Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada awal tahun 2011 dapat memicu terjadinya inflasi. Jika pembatasan itu hanya untuk kendaraan berplat hitam (kendaraan pribadi), dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi rumah tangga yang membuat terjadinya inflasi secara langsung. Namun, jika pembatasan itu berlaku juga bagi kendaraan berplat kuning, bisa terjadi inflasi secara keseluruhan.
Menurut kepala BPS, inflasi baru akan diketahui setelah diketahui berapa besar kebutuhan Bahan Bakar Minyak bagi pemilik kendaraan berpalt hitam tersebut. Dan inflasi baru akan terasa di berbagai aspek, jika ternyata pembatasan juga berlaku pada angkutan umum. Karena seperti biasanya, jika ongkos angkutan naik, maka harga barang-barang terutama kebutuhan pokok yang didistribusikannya menggunakan angkutan umum dipastikan akan naik.
Sementara itu, hingga akhir tahun diperkirakan tingkat inflasi akan mencapai kurang lebih 6%. Hal itu diprediksi dari tingkat inflasi yang terjadi hingga pertengahan bulan November 2010 secara year on year (yoy) telah mencapai 5,8% .
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menyiapkan 2 (dua) opsi untuk mekanisme pengaturan konsumsi Bahan Bakar Minyak bersubsidi pada tahun depan. Opsinya, antara larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk semua mobil plat hitam atau mobil diatas tahun 2005. Hal itu dilakukan seiring terus meningkatnya konsumsi BBM akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, konsumsi BBM pada tahun 2010, sudah melebihi jatah APBN.



B. Pembatasan BBM yang Mendistorsi Perekonomian

Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) memperkirakan kebijakan pemerintah untuk membatasi konsumsi premium dan solar bagi kendaraan roda empat plat hitam, pada 2011 akan mendistorsi perekonomian, karena akan meningkatkan disparitas harga dan memicu penyimpangan penggunaan. Dan ketua Apindo pesimis pemerintah bisa melaksanakan pengaturan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara baik. Seperti halnya kebijakan konversi gas, pembatasan BBM bersubsidi akan menimbulkan perbedaan harga antara BBM untuk angkutan umum dan kendaraan roda empat atau lebih, yang pada gilirannya memicu penyelewengan.
Kalau memang pemerintah berat menanggung beban subsidi, lebih baik pemerintah menaikkan harga premium sedikit demi sedikit. Kebijakan pengaturan yang mengharuskan semua kendaraan pribadi menggunakan pertamax dianggap memberatkan, khusunya bagi mobil angkutan logistik. Untuk itu, kalangan pengusaha akan bernegosiasi dengan pemerintah untuk mengecualikan alat angkut truk sebagai jenis kendaraan yang dibatasi konsumsi BBM-nya. Namun, tidak masalah jika kebijakan tersebut hanya berlaku bagi kendaraan pribadi atau kendaraan kantor, karena implikasi terhadap kenaikan biaya transportasi karyawan juga tak besar.
Sementara itu, Ekonom Danareksa Research Intitute, mengungkapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dinilai tidak berguna jika diterapkan dalam waktu dekat, karena dana penghematan dari program tersebut masih sulit termanfaatkan. Justru masyarakat hanya akan terbeban akibat pembatasan konsumsi tersebut, sedangkan hasil dari penghematan tidak tercermin dalam pembangunan.



KESIMPULAN

Pemerintah akan memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai awal Januari 2011 untuk mengurangi beban negara. Namun pembatasan BBM bersubsidi telah diundur tiga kali pelaksanaannya, yaitu Oktober 2010, Januari 2011, dan terakhir Maret 2011 setelah rapat 14 jam antara pemerintah dan DPR. Kebijakan pembatasan BBM yang membutuhkan sedemikian banyak kesempurnaan di kondisi Indonesia yang jauh dari sempurna akan sulit dijalankan secara efektif.
Seharusnya pemerintah mengkaji ulang kebijakan pembatasan BBM. Sebab, dari perhitungannya, penerapan kebijakan tersebut akan membawa dampak buruk bagi perekonomian. Tiga hal yang patut diperhitungkan pemerintah sebelum menerapkan kebijakan pembatasan BBM. Pertama, teknis dan operasional mekanisme pembatasan BBM belum siap di lapangan. Kedua, pembatasan BBM diprediksi akan menguntungkan pihak asing, karena penggunaan kendaraan pribadi akan beralih ke SPBU asing jika di kebijakan pembatasan BBM diterapkan. Ketiga, rencana pembatasan BBM masih bisa dibatalkan dengan cara pemerintah mengalihkan alokasi anggaran yang tidak terserap di Kementerian untuk membiayai subsidi BBM